Pemerintah Memaksa Kami Melawan!

Rencana penambangan pasir besi di sepanjang pesisir selatan Kulon Progo (tepatnya mulai Pantai Trisik-Pantai Glagah) terus mendapat perlawanan dari Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Demonstrasi terus digelar, seiring dengan terus dilakukannya berbagai upaya pemerintah maupun investor untuk meyakinkan bahwa penambangan pasir besi yang akan dilakukan oleh Jogja Magasa Iron (JMI) sangat menguntungkan. Kenapa PPLP terus menolak dan nyaris tidak menyisakan ruang untuk negosiasi? Berikut wawancara KONDE dengan Widodo, salah satu pentolan PPLP beberapa waktu lalu.

Apa memang tidak ada ruang sama sekali untuk negosiasi?
Apa yang dinegosiasikan? Tidak ada. Menolak, itu harga mati. Maka kalau pemerintah, baik Pemda Kulonprogo maupun Pemda Provinsi D.I Yogyakarta terus memaksa maka kami akan terus melawan.

Resiko terburuknya apa?

Chaos! Bertempur! Kami sudah membayangkan, bagaimana harus menghadapi mereka (investor maupun Pemda), dan bayangan itu sudah tersusun dalam sebuah skema pertempuran antara rakyat dengan pemerintah yang semestinya bertugas melindungi dan mensejahterakan rakyat.
Siapa Bupati? Siapa TNI? Siapa Polisi? Kami rakyat pesisir tahu persis posisinya. Dan kami tahu persis, apa tugas yang mereka emban. Jadi kalau suatu hari kelak kami harus bertempur dengan mereka, kami sangat mengerti kapan kami menyerang dan kami juga tahu resikonya, termasuk resiko yang akan dihadapi oleh mereka.

Bayangan itu konkritnya seperti apa?

Sederhana saja! Kami akan menemui momentum dimana investor memasukkan alat berat untuk penambangan, dikawal oleh Polisi Anti Huru Hara atau TNI. Nah, saat itu, kami rakyat pesisir atau yang selama ini dikenal dengan masyarakat cubung, akan berhadapan dengan senjata laras panjang, pentungan dan panser.
Tetapi kami juga berhitung, dengan strategi penyerangan ala rakyat. Mungkin akan memainkan rojong, Molotov, dan untuk jarak dekat kami tentu hanya punya parang, pedang dan bambu runcing serta keyakinan bahwa tidak pada tempatnya rakyat diserang oleh TNI atau polisi.
Maka kalau itu terjadi, dunia akan mencatat, bahkan akan mentertawakan TNI dan Polri, dan menempatkan Pemda pada posisi yang sangat hina dimata dunia.

Kenapa harus melawan?
Karena kami tahu, persis tahu, apa yang kami perjuangkan. Tanah pesisir seluas 1.500 hektar itu, lahan yang diberikan Tuhan untuk ummatnya, dan jika pemerintah lupa akan hal itu, akan kami ingatkan dengan cara melawan.
Kami melawan karena mempertahankan hidup. Lahan pasir itu urat nadi kami. Lahan itu, dari semula tandus, dihijaukan selama puluhan tahun, dirawat turun temurun dan konkritnya telah menjadi sumber penghidupan pokok bagi ribuan rakyat pesisir.
Maka kalau terus diogrek-ogrek, dipaksa untuk menyerahkan lahan untuk investor, berarti Pemda akan memecat kami sebagai rakyat. Jika pegawai dipecat, masih bisa kembali jadi rakyat, nah kalau rakyat dipecat mau jadi apa? Itu sama saja dengan membunuh kami. Nah, satu-satunya jalan menghadapi ancaman pembunuhan adalah dengan melawan!

Bukannya itu tanah Puro Paku Alaman?
Siapa bilang! Sejak kapan lahan itu menjadi milik Puro Pakualaman? Puro, kraton atau Pemda itu siapa? Kalau dengan cara berfikir orang cubung, dulu mana antara rakyat dan pemerintah? Memang kemudian kamu harus bicara Tata Negara. Dan sesuai Tata Negara, maka UUPA manyatakan, 20 tahun menggarap lahan maka itu menjadi hak rakyat, kalau Puro mau menguasai, dengan cara menstatus magersari, dasarnya apa?
Pemerintah, Puro, Kraton mau melawan hukum Tata Negara, mau melawan UUPA? Ingat, Pemda Yogyakarta, juga bagian Indonesia. Harus taat dengan hukum Indonesia.

Dengan RTRW yang kini tengah disiapkan Pemda?
Pemda mestinya tahu dan bijaksana. Tata ruang wilayah, itu jangan diasumsikan sebagai ruang kosong, tanpa penghuni, tanpa ada ikatan dengan rakyat. Kalau puluhan tahun lahan itu sudah menjadi belahan hidup rakyat, RTRW tidak harus dipaksa menjadi tambang besi, belahan jiwa investor! Enak saja! Libatkan dong rakyat dalam penyusunan RTRW! DPRD, yang semestinya paham soal beginian, apa nyatanya? Apa wakil rakyat itu paham tugasnya, paham ruhnya, paham tentang kita? Tidak kan?
Maka mulai hari ini, ribuan rakyat pesisir, akan mengatakan bulshit agenda politik. Kamu pun berfikir pun tidak, lihat saja nanti!

Anda tidak ingin ada kontrak politik dengan calon Bupati 2011, barangkali?
Tidak terpikir, tidak ada keinginan sama sekali. Kami hanya ingin menanam cabai, sayur, palawija dan hidup kecukupan atau sejahtera, dengan ukuran kami. Kalau toh mau diganti rugi 100 juta per hektar, oleh investor, kami memilih menanam cabai, dan itu akan langgeng seumur hidup.

Memang seberapa besar hasil dari menanam cabai?
Kami bersyukur, setiap periode panen (7 bulan, red), rata-rata kami bisa beli 2 sepeda motor baru, bikin rumah bagus, bahkan banyak yang mampu beli mobil. Tapi kami tetap petani, tidak ingin mewah dan tidak manfaat.
Sejarah perjuangan kami untuk bisa hidup enak seperti sekarang itu panjang. Kita dulu dikenal sebagai masyarakat cubung, miskin, gudiken, lalu kami (nenek moyang kami) menggarap lahan pasir untuk bertani dan terus meningkat menjadi lahan emas seperti sekarang ini. Apa kami bisa makan karena program pemerintah? Tidak!

Kenapa energi perjuangan kalian nampaknya tetap terjaga?
Karena ini perlawanan rakyat, bukan PPLP, bukan siapa-siapa. Mereka merasa akan dibunuh maka mereka melawan. Mereka merasa dipaksa, maka mereka berontak. Mereka itu takut kehilangan sandang pangan, maka mereka berjuang habis-habisan.
Tahu nggak, semua komponen rakyat pesisir itu, sadar dan tahu menempatkan dirinya pada posisinya dan tugasnya masing-masing, dalam perjuangan ini tanpa komando. Yang tua dimana, yang muda ngapain, perempuan dimana dan mereka harus berteriak apa, itu semua mereka lakukan secara sadar dan bersemangat.
Itu semua yang menjadi ruh perjuangan ini. Maka bayangkan jika investor nekad, Pemda nekad, ada oknum-oknum lain mencoba ngobok-obok pesisir, pasti akan dihabisi tanpa ampun karena lahan pesisir adalah urat nadi semua orang cubung!

Tagged: Bupati, Jogja Magasa Iron, Kejahatan Korporasi, Kulonprogo, lawan, Pakualaman, pasir besi, Pelanggaran HAM, polisi, POLRI, PT.JMI, Sultan HB X, tentara, TNI, tolak tambang

Posted in: BERITA OBJEKTIF