5 Alasan Mengapa PERDA DIY NO 2 Tahun 2010 Harus Dibatalkan

Posted on June 14, 2010

0


perda-diy-dibatalkan

5 ALASAN MENGAPA PERDA DIY NO 2 TAHUN 2010 HARUS DIBATALKAN :

  1. Perda DIY No 2 tahun 2010 merupakan landasan hukum untuk penyusunan AMDAL pertambangan pasir besi.  AMDAL akan lolos jika Perda tidak batal.
  2. Perda DIY No 2 tahun 2010 memuat pasal-pasal siluman yang menyebutkan kawasan pesisir Kulon Progo untuk pertambangan pasir besi. Pasal-pasal ini akan digunakan untuk melancarkan AMDAL sekaligus menjadi pembenaran bagi Pihak  Penambang (Kementrian ESDM, PT JMI, Indo Mines Ltd. , Bupati  Kulon Progo, Sultan HB X dan Kroninya) untuk merampas kehidupan rakyat pesisir.
  3. Perda DIY No 2 tahun 2010 tidak mewakili kepentingan Hak Asazi Manusia, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Rakyat, dan Hak Lingkungan. Pasal-pasal yang mengatur kawasan budidaya tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan keadilan sosial dan lingkungan, termasuk untuk kabupaten di luar Kulon Progo.
  4. Perda DIY No 2 tahun 2010 memuat skandal hukum yang harus dibongkar, skandal tersebut berupa: Penghilangan pasal, Penambahan pasal, dan Perubahan bunyi pasal, yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Propinsi DIY.
  5. Perda DIY No 2 tahun 2010 cacat hukum dan tidak layak untuk diberlakukan di Propinsi DIY, sehingga dengan demikian membatalkan AMDAL demi hukum.

5 HAL YANG DIWASPADAI OLEH RAKYAT PESISIR:

  1. Rencana pertambangan pasir besi tidak akan batal sebelum Kontrak Karya antara ESDM dengan PT JMI dan Indo Mines Ltd DIBATALKAN.
  2. AMDAL digunakan untuk menerbitkan ijin lingkungan untuk pertambangan pasir besi, jadi TIDAK MUNGKIN proyek pasir besi batal tetapi AMDAL  tetap jalan.
  3. Konflik rakyat pesisir adalah dengan negara-kapitalis, bukan dengan rakyat Kulon Progo/Jogjakarta. Waspadai upaya adu domba dari penguasa.
  4. Pasir besi adalah isu sensitif dan menjual secara politik, sehingga menjelang PILKADA Kulon Progo akan banyak pihak-pihak yang akan memanfaatkan rakyat pesisir sebagai massa politiknya, dan memanfaatkan sikap penolakan rakyat pesisir sebagai jargon politik untuk meraih simpati dan dukungan.
  5. Siapapun yang setuju dengan RUUK DIY dan  Jalan Lintas Selatan Jawa adalah setuju dengan Penambangan Pasir Besi.  Harus disadari bahwa melalui UUK DIY Kasultanan dan Paku Alaman akan merampas tanah-tanah negara yang menjadi hak rakyat, dan JLS adalah proyek hutang Asian Development Bank (ADB).