Rekam Jejak Perjuangan Masyarakat Pesisir Kulon Progo (versi sangat singkat)

Posted on February 10, 2011

0


Petani Menduduki UGM yang Terlibat Rencana Proyek Reklamasi

Pada tanggal 1 April 2006, masyarakat pesisir dari 4 kecamatan dan 10 desa
yang berkepentingan mempertahankan fungsi ekosistem dan matapencaharian
sebagai petani lahan pantai membentuk organisasi perjuangan yang bersifat
independen, yaitu Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP KP),
dengan agenda utama penolakan rencana pertambangan pasir besi. Berikut
adalah kronologi aksi yang terjadi berikutnya:

a. 27 Agustus 2007
PPLP KP berdemonstrasi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon
Progo dengan tuntutan pembatalan proyek pertambangan pasir besi. Bupati
(Toyo S. Dipo) dan Ketua DPRD Kulon Progo (Kasdiyono) menyetujui
tuntutan masyarakat secara tertulis, dengan konsekuensi pengunduran diri.

b. 1 Maret 2008
Warga Bugel melakukan aksi memblokir jalan menuju kawasan pesisir untuk
kepentingan pengangkutan material bahan Pilot Project PT JMI Aksi ini terjadi
karena Bupati dan Ketua DPRD Kulon Progo mengingkari kesepakatan
dengan masyarakat yang ditandatangani di depan ribuan warga Kulon Progo
pada 27 Agustus 2007.

c. 21 Juli 2008
Sebanyak 3000 massa PPLP KP berdemontrasi di Universitas Gadjah Mada
menuntut penghentian kerjasama reklamasi lahan pascapenambangan oleh
Fakultas Kehutanan UGM dengan P.T. JMI, dan tuntutan ini disetujui oleh
Rektor UGM Prof. Soedjarwadi dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Prof. M.
Na’iem dengan penandatangan surat pernyataan. Aksi ini terjadi karena UGM
tidak memberi sikap secara resmi setelah PPLP KP mengirim surat
permintaan klarifikasi sebanyak 3 kali.

d. 23-25 Oktober 2008
Masyarakat pesisir menduduki kantor DPRD Kulon Progo untuk menuntut
pembatalan proyek penambangan pasir besi karena berpotensi pada
pelanggaran Hak Asazi Manusia. Dalam aksi ini, legislatif tidak bersedia
menemui masyarakat. Kemudian, PPLP-KP meminta bantuan LBH DIY
mengirimkan surat pengaduan ke KOMNAS HAM agar KOMNAS HAM
meminta kejelasan sikap Gubernur DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo tentang aspek HAM dalam proyek tersebut.

e. 4 Februari 2008
Sejumlah perwakilan warga pesisir melakukan audiensi dengan Komisi VII
DPR RI dan Kedutaan Besar Australia untuk meminta kejelasan identitas
Indo Mines Ltd., pihak Kedutaan Besar Australia menyatakan
ketidaktahuannya atas keterlibatan Indo Mines Ltd, dan memberikan
keterangan bahwa alamat perusahaan Indo Mines Ltd. tidak sesuai dengan
yang diinformasikan kepada publik.

f. 3 – 6 Juni 2008
KOMNAS HAM telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap
rencana proyek penambangan pasir besi di Kulon Progo Yogyakarta.
Pemantauan KOMNAS HAM menghasilkan beberapa rekomendasi yang
menjelaskan bahwa berdasarkan data, informasi dan fakta proyek
penambangan pasir besi di Kulon Progo sangat berpotensi memicu terjadinya
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya 1) hak atas tanah, 2) hak
atas pekerjaan, 3) hak atas rasa aman, 4) hak atas informasi, dan 5) hak
petani.

Menurut KOMNAS HAM, proyek penambangan pasir besi di Kulon Progo
juga telah menimbulkan keresahan sosial dan gangguan psikologis pada
masyarakat pesisir karena proyek penambangan pasir besi di Kulon Progo
meniadakan fungsi lahan sebagai sumber penghidupan Informasi pada
sosialisasi memberi porsi lebih pada manfaat ekonomi menurut rencana
investasi namun tidak menyampaikan risiko ekologi, sosial, politik, dan
budaya. Ketimpangan informasi ini jelas melanggar Pasal 14 UU No. 39
Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh
informasi apapun dengan mempergunakan berbagai cara dan sarana yang
tersedia.

Proses-proses dialog pernah diusahakan oleh masyarakat namun tidak
menghasilkan titik temu karena keberpihakan pemerintah pada investor lebih
kuat (PT JMI menjanjikan royalty sebesar 3 % per tahun).
Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah peran sentral karena menjabat
sebagai GUbernur, Raja, dan Pengusaha tidak memberi jalan bagi
pengelolaan sumberdaya alam secara kolaboratif, namun hanya
menyerahkan persoalan ini pada proses politik di tingkat kabupaten.Nuansa
nepotisme PT JMI dan dominansi kepentingan pribadi elit kasultanan dan
paku alaman pada proyek ini kuat ditandai dengan keberadaan Pembayun
(puteri Sultan) dan kerabatnya sebagai komisaris, hal ini dibuktikan dengan
akte notaries PT JMM (sebelum berubah menjadi JMI).

g. 27 Oktober 2008
Sekumpulan massa (sekitar 300 orang) dari luar kawasan konflik melakukan
perusakan dan pembakaran 7 posko penolakan proyek dan 1 rumah milik
warga pesisir yang menolak pertambangan. Peristiwa ini terdokumentasikan
melalui media televisi swasta, menurut kesaksian dan dokumentasi lapangan,
satuan kepolisian yang siap di tempat kejadian melakukan pembiaran dan
pengarahan tindakan kekerasan massa tidak bertanggungjawab tersebut.

h. 19 Juli 2009
PPLP KP mengadakan pertemuan di LBH membahas kasus kriminalisasi
terhadap Tukijo atas tuduhan pencemaran nama baik Kepala Dusun Bedoyo,
Isdiyanto, karena Tukijo menanyakan tujuan pendataan tanah warga.

i. 20 Oktober 2009
Konsultasi publik KA ANDAL oleh pemrakarsa yang tidak melibatkan
masyarakat terundang dan tidak menampung aspirasi masyarakat
terdampak. Konsultasi publik ini diwarnai aksi pemukulan dan penembakan
gas air mata, jumlah terbesar korban kekerasan aparat negara adalah kaum
perempuan.

j. April 2010
Warga mengirimkan surat pernyataan sikap penolakan rencana
pertambangan pasir besi kepada Presiden RI.

k. Mei 2010
Kunjungan ESDM di Bugel untuk investigasi permasalahan sosial di tingkat
masyarakat terkait penolakan rencana pertambangan pasir besi.
Warga mengirim surat kepada DPRD DIY yang isinya menuntut DPRD DIY
mengusut dugaan skandal perundang-undangan dalam proses penyusunan
Perda No 2 Tahun 2010 tentang RTRWP DIY 2009-2029 oleh Pemerintah
Propinsi DIY (Gubernur).

l. Juni 2010
Warga berkirim surat kepada DPRD untuk mengajukan pembatalan PERDA No
2 Tahun 2010 karena secara hukum melanggar UU NO 10 Tahun 2004 dan
Permendagri No 28 Tahun 2008.

m. 15 Desember 2010
Aksi rapat akbar menolak rencana pertambangan pasir besi
bertepatan dengan penilaian dokumen KA ANDAL di Bugel.

n. 16 Desember 2010
Aksi langsung warga menghentikan tindakan yang meresahkan masyarakat yang
dilakukan oleh oknum Pakualaman di Bugel datang 6 mobil tanpa seizin warga.

o. 17 Desember 2010
Aksi rakyat petani melakukan penutupan Pilot Project di Gupit setelah 3 tahun beroperasi tanpa
mengindahkan kepentingan lingkungan.

p. 9 Februari 2011
Mediasi oleh KOMNAS HAM di Bugel, menghasilkan rekomendasi deadlock
untuk konteks mediasi (mempertemukan kepentingan para pihak).

About these ads
Posted in: SEJARAH